Kelompok Agama

Ini kelompok agama sosiologi FISIP UNS kelas B 

*semoga bermanfaat:)*

KELOMPOK PENDIDIKAN AGAMA

TRIA, FEBRI, FITRI      : PENYIMPANGAN AQIDAH YANG TERJADI DALAM MASYARAKAT

MAGE, EVI, JUWITA       : HAKIKAT MANUSIA DALAM PANDANGAN AQIDAH DAN SUNAH

DERI, HARDIKA, ALFIAN, DANI: HUKUM ISLAM

MELA, SASA, ISMA        :PRILAKU MANUSIA DALAM PANDANGAN ISLAM

HIMMAH, DEWI, PUTBAL    : ISLAM DAN PROBLEMATIKA SOSIAL

RADIKA, AGUNG, FAHRI    : TOLERANSI DALAM PEMAHAMAN AGAMA

OPI, DITA, RANI         : MASYARAKAT MADAN

ATHIF, YESY, PUTRI      : SISTEM POLITIK ISLAM

Pengertian Sosiologi Hukum (Prof Soemanto, 2 September 2013)

SOSIOLOGI HUKUM

Hukum itu untuk menjamin keselamatan dan keteraturan sosial

Seorang George Gurvitch (1996) pernah menyatakan bahwa  sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi manusia yang menelaah kenyataan sosial tentang hukum (baik menaati ataupun melanggar hukum). Pernyataan itu dapat diamati dari luar, berupa kelakuan atau tindakan kolektif yang efektif untuk mencapai tujuan bersama (dijumpai dalam organisasi, praktek tradisi, pembaharuan tindakan, dsb) berupa materi atau substansi dasar pada struktur sosial dan lembaga hukum, di masyarakat. Sosiologi hukum juga mempelajari dan menjelaskan kehidupan hukum sebagai apa adanya di masyarakat (misalnya fakta soal tindakan korupsi yang semakin meningkat, kecenderungan masyarakat melanggar hukum, dll). Hukum di pandang sebagai kenyataan sosial, Nampak dari tingkah laku manusia yang memberikan makna tertentu terhadap aturan hukum yang berlaku, dari hasil interaksi sosial.

Menanggapi Tulisan di atas, sepertinya cocok dengan ungkapan Satjipto Raharjo “sebagai pengetahuan hukum yang membentuk pola prilaku masyarakat sesuai dengan kontrak sosialnya.” Maksudnya adalah Hukum menjadi pengetahuan yang akan membentuk pola prilaku yang di harapkan oleh masyarakat sesuai dengan kontrak sosialnya yang telah di sepakati bersama untuk mencapai tujuan kolektif. Kontrak sosial bisa seperti kesepakatan symbol traffic light, merah untuk berhenti, kuning bersiap-siap dan hijau untuk jalan. Ketika kontrak sosial di langgar maka akan terjadi ketidakteraturan sosial dan terhambatnya kepentingan bersama. Hukum sejatinya memberikan jaminan dan keselamatan jika di tegakkan.

Horvath (Gurvitch, 1996) mendefinisikan sosiologi hukum sebagai studi tentang hubungan antara fakta-fakta sosial, ketentuan penilaian (putusan) pengadilan. Hal menyebutkan sebagai ilmu pengetahuan teoritik mengenai generalisasi gejala-gejala sosial sepanjang menyangkut : isi, tujuan, penerapan ketentuan hukum dan akibat yang ditimbulkan.

Horvath menjelaskan bahwa sosiologi hukum adalah suatu studi tentang hubungan fakta-fakta sosial yang nantinya akan menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman. Fakta-fakta sosial berupa saksi, barang bukti dan apapun yang bisa menunjukan tindakan menyimpang yang dilakukan.

Menurut Eugen Erlich : Sosiologi hukum berusaha membuktikan teori bahwa titik berat perkembangan hukum bukan berada dalam perundang-undangan, bukan juga pada keputusan pengadilan dan juga bukan di dalam ilmu hukum tetapi ada pada kehidupan masyarakat.

Yang di sebut sebagai penegak hukum adalah polisi, jaksa dan hakim. Di mulai dari pemeriksaan polisi, kemudian berlanjut ke peradilan dan dijatuhkan hukuman sesuai pasal yang relevan oleh hakim, dengan harapan sanksi yang diberikan dapat membuat efek jera. Dimana kita tahu,pelanggaran hukum semakin marak, apakah sanksi hukum yang diberikan tidak memberi efek jera? atau penegak hukmnya yang masih belum berintegritas? atau pelaksanaan hukuman yang belum maksimal? ini bisa di teliti terkait kesadaran hukum masyarakat modern yang semakin kencang arus informasi namun tidak diikuti dengan ketaatan terhadap aturan-aturan hukum.

Indonesia memiliki sistem hukum dengan Negara-negara Eropa. Eropa sistem hukumnya telah berkembang saat sistem kekuasaan feodalisme yang snagat kokoh. Perkembangan hukum disana tumbuh pesat, dimana orang-orang yang melihat aturan hukum yang mengatur kehidupan mereka tidak menjamin kebebasan, akhirnya para ilmuwan hukum tergelitik untuk mengembangkan fikiran-fikiran yang dinamis, mengubah sistem hukum yang instruktif atau terlalu kaku. Bangsa-bangsa yang concern pada ilmu sosial dan hukum dikembangkan di Perancis dan Jerman. Ditandai dengan gerakan migrasi besar-besaran saat ditemukan benua Amerika, menjdi perpindahan besar dari deretan Eropa yang terpinggirkan migrasi ke Benua Amerika. Disanalah terlihat aliran hukum yang muncul, aliran yang lebih dinamis dan sosiologi hukum banyak ditemukan perkembangannya di Amerika. Sistem hukumnya disebut sistem hukum kemasyarakatan atau commen law system dan di Eropa di sebut aliran Civil Law System.

Civil Law System digunakan oleh Negara-negara Eropa termasuk Belanda dan ditiru oleh Indonesia. Hukum ini di buat oleh Negara dan Negara bertanggungjawab penuh mulai dari pembuatan, pelaksanaan dan penegakan hukum di masyarakat. Ciri khasnya adalah pembuatannya di lakukan Negara dan diwarnai dengan usaha Negara menunjukan kemammpuan dan mewujudkan hukum yang telah di buat. Negara menjadi pusat dan semua masalah yang ada di suatu Negara tersebut harus diselesaikan melalui hukum.

Contoh: saat seseorang duduk di meja hijau, berhadapan dengan majelis hakim yang dipimpin oleh ketua pimpinan atau hakim ketua dan ditemani hakim anggota. Keputusan tersebut menjadi keputusan bersama. Selain tersangka, ada pembela, pengacara dan jaksa penuntut umum dan saksi. Proses ini berjalan dan tugas majelis hakim adalah menyaring semua aspirasi yang masuk dan harus memutuskan untuk diberikan hukuman atau tidak. Kalau Common Law System ada juri yang bertugas. ini yang membedakan Common Law dan Civil Law. Hakim ibarat suara Tuhan yang menentukan takdir hukuman tersangka.

Dragan Milovanovic (1994) studi tentang:

1. evolusi, stabilisasi. fungsi, dan penguatan bentuk pengawasan sosial.

1. pemikiran hukum terkait dengan tatanan ekonomi politik tertentu.

1. prinsip –prinsip yang diterima dengan akibat-akibat yang timbul karena penerapannya

1. pengawasan sosial dengan metode yang cocok berdasarkan alasan di atas.

Fungsi norma Hukum adalahg:

©      mengatur hubungan antara perintah, berupa larangan dengan fakta-fakta hukum yang mendasarinya dengan

©      memberikan perlindungan pada norma hukum berlandaskan dasar-dasar hukum, misalnya UU tentang asosiasi, korporasi dan kontrak.

©      Perintah hukum berupa larangan yang dikeluarkan Negara yang menimbulkan atau menyangkal fakta sosial, misalnya pembatalan dan pengambilan kontrak

©      Dapat dilepaskan dari fakta sosial, seperti penarikan pajak, hak istimewa, pemberiian konsesi dengan dan sebagaimananya (Friedmann).

pengantar sosiologi hukum Prof. Soemanto 26 Agustus 2013

sosiologi hukum

hukum aDalah aturan yang di buat untuk mencapai tujuan bersama, tujuan bersama yang di maksud adalah mencapai social order atau keteraturan sosial.

hukum bersifat memaksa dan memiliki sanksi.

sanksi adalah alat control agar hukum di taati.

hukum adalah salah satu cara untuk membuat orang melakukan yang benar, jika ia menyimpang maka ada sanksi yang mengingatkan.

hukum sudah berlaku sejak dulu, bahkan sejak kita kecil dan berada di lingkungan keluarga, jika anak bermain terlalu lama, pulangnya akan di jewer atau di cubit, itu adalah sanksi yang mengharapkan anak tidak mengulang perbuatan yang salah.

berkelahi, adalah salah satu yang kerap dilakukan anak dan ini sudah melanggar kesepakatan sosial, maka berkelahi akan dikenakan sanksi sosial.

Aturan-aturan pemerintah = hukum positif (reward or award)

positif memberikan jaminan, orang yang menaati akan aman. ada di undang-undang. misal soal lalu lintas ada di UU lalu lintas. nah , di hukum postif ini akan ada pencegahan, misalnya sepeda motor yang aman untuk berkendara, menggunakan helm hingga membawa sim.

undang-undang bertujuan untuk melindungi rakyat.

ada dua kepentingan :

1.       kepentingan individu berubah menjadi kepentingan bersama (berharap sampai di tempat tujuan dengan tepat waktu dan selamat). jika kepentingan individu di tinggikan, maka yang terjadi adalah kekacauan. misalnya orang yang menerabas lampu merh, akan mengacaukan orang yang berhak jalan di lampu hijau, bahkan akan memungkinkan terjadinya kecelakaan, hingga kepentingan bersama yakni sampai di tempat tujuan dengan tepat waktu dan selamat, akan kacau karena kecelakaan yang menghentikan laju lalu lintas.

contoh lain : bus sumber kencono, punya kepentingan ngejar target dan besar masukan. yang akhirnya menimbulkan kebut-kebutan dan kecelakaan.

problem terbesar di kajian sosiologi hukum adalah kurangnya pemerintah mensosialisasikan aturan dan hukum-hukumnya sehingga masyarakat tidak sadar hukum dan apa yang mejadi cita-cita bersama tidak tercapai.

2.       aturan-aturan (hukum) sosial

hukum adat, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. ini berlaku di seluruh masyarakat.

aturan yang tertulis itu akan merujuk pada nilai-nilai. nilai itu tidak tertulis, tapi norma tertulis dan memiliki snaksi. jadi orang yang melanggat norma = melanggar nilai . karena norma dibat merujuk pada nilai yang berlaku di masyarakat.

hidup di atur dua bentuk hukum, hukum postif yakni hukum yang melindungi masyarakat sebagai warga Negara, Negara menyelenggarakan pemerintahan membuat undnag-undang untuk rakyatnya, dan hukum sosial.